2 tahun yang lalu / 2023-12-14
Kendari.pcmbaruga.com I Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (UM) Kendari, melaksanakan Diskusi Publik dengan tema Digital Governance di Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi, bertempat di Aula Gedung E UM Kendari, pada hari Kamis (14/12/2023) dihadiri oleh Rektor UM Kendari, Prof Dr. Ir. H. Muhammad Nurdin, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., sekaligus membuka acara.
Dalam sambutannya, Rektor UM Kendari menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, "Alhamdulillah hari ini kita memasuki suatu kegiatan yang digagas oleh FISIP UM Kendari, yakni Diskusi Publik Digital Governance di Era Disrupsi, tantangan dan strategi, saya kira ini adalah suatu tema yang sangat bagus untuk meng speak up dan mempercepat gerakan pengembangan FISIP UM Kendari, oleh karena itu tidak tanggung-tanggung kami telah mengundang narasumber terbaik kita untuk bisa sharing kepada kita dan mahasiswa kita khususnya UM Kendari bisa mendapat exposure pengetahuan dan pengalaman dari narasumber kita", terangnya.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr. Ariana, M.Si., dalam pemaparan materinya mengatakan tugas saya saat ini adalah untuk mengantar dan memberi gambaran, karena dunia kita telah berubah, ketika saya kuliah di tahun 90an semua serba minimalis istilah saya, buku harus kami dapatkan dengan kejar-kejaran di toko dan itu pun edisinya terbatas, kemudian model pembelajaran saat itu berbeda dengan model pembelajaran saat ini, pergeserannya sangat mengagetkan.
Pada intinya, tidak ada aspek dalam kehidupan manusia yang luput dari revolusi digital, dengan satu benda semua kegiatan kita bisa terbantu, yaitu handphone yang merupakan bagian dari perubahan Disrupsi, semua bisa dilakukan baik perbankan dan kesehatan. harapan kita kedepan pelayanan pemerintahan di masyarakat sudah mulai bergeser juga, seingat saya kalau mahasiswa mau minta izin terkait penelitian tidak harus di kantor, saya kira pemerintah memang cukup bagus, dengan mengikuti perkembangan segera supaya masyarakat semakin terbantu, baik dari efisiensi waktu dan efektifitasnya.
PJ. Walikota Kendari diwakili oleh staf ahli dibidang kemasyarakatan, Sudirham, S.Pd., M.Pd., dalam materinya digital Governance lesson learned pengembangan ekosistem digital di kota kendari, point utama dari seminar kita saat ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. teman-teman saya ingin mengatakan revolusi industri 5.0 ini sudah mengedepankan kan kenyamanan bekerja, begitu pula saat melaksanakan perkuliahan kita tidak perlu lagi bertatap muka tapi dengan menggunakan e-learning.
Dekan fisip Unhas, Prof. Dr. Phil. Sukri., M.Si., mengatakan Dilema Digitalisasi membutuhkan pemahaman masyarakat secara tepat, selain itu kemampuan sistem kerja yang kompeten untuk memastikan kerja sistem, selain itu digitalisasi meminimalkan peran manusia untuk digantikan dengan peran perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya, hal ini berpotensi menimbulkan sistem etika dan norma baru dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga terbentuknya ruang interaksi baru dalam kehidupan manusia, dengan demikian dari persepsi Disrupsi ini kita harus siap menempatkan diri dengan baik agar harmoni kehidupan kita tetap jalan.
Dalam materi pemerintahan terbuka yang dipaparkan oleh Dekan FISIP Universitas Halu Oleo Prof. Dr. Eka Suaib, M.Si., memaparkan pemerintahan terbuka adalah konsep dimana pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas, transparansi dalam pemerintahan melibatkan keterbukaan informasi pemerintahan, partisipasi melibatkan akuntabilitas pertanggung jawaban terhadap publik, dengan demikian konektivitas teknologi memunculkan konektivitas ekonomi, sosial, dan politik dimana pada fase ini terjadi kelimpahan informasi.
dengan adanya open government, Indonesia harusnya membuat sebuah insfratuktur yang memadai, dimana seluruh wilayah Indonesia terhubung oleh seluruh konektifitas. Indonesia di Era Digital menghasilkan perkembangan yang sangat pesat penggunaan internet telah mengubah cara berinteraksi dan cara mendapatkan informasi The Power of Netizen over The Power of State. tantangannya, masih ada saja perilaku penyelenggara Negara yang enggan memberikan data, selain itu beberapa pemerintahan daerah masih menggunakan manajemen secara manual berdasarkan dokumen fisik.
Pada materi terakhir, Ketua Program Studi ilmu Pemerintahan UM Kendari, Dr. La Ode Wahiyuddin, S.IP, MPA., mengatakan open government tidak akan hadir jika tidak ada konsep digital goverment, pemanfaatan Teknologi Komputer didalam pemerintahan sudah terlaksana dari tahun 1960, dan tahun 2010 sampai sekarang pemerintah mendorong konsep open goverment dengan menekankan pada partisipasi publik dengan menggunakan teknologi digital. penggunaan teknologi dan informasi digunakan untuk mempengaruhi, mengelola dan mengendalikan proses pengambilan keputusan dan pemerintahan, dengan demikian Digital Governance ada untuk mendukung Good Governance, tutup Ketua Program Studi FISIP dalam pemaparannya.
Dikesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara FISIP UM Kendari dengan Unhas, serta penandatanganan MoA FISIP UM Kendari dan FISIP UHO, dilanjutkan dengan penyerahan cendramata oleh UM Kendari kepada Narasumber-narasumber Diskusi Publik. (Humas/Nu)
